Liberalisasi Pendidikan

Gelombang liberalisme pendidikan, seperti judul buku Teguh Triwiyanto ini, menjadi anomali di negara Indonesia, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sehingga konsekuensi logisnnya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945 pasal 31). Meskipun demikian, hingga detik ini (2017) masalah akses pendidikan, terlebih bagi kaum miskin masih menjadi problem besar. Pemerataan pendidikan menjadi mimpi di siang bolong di tengah rezim yang meliberalisasi pendidikan, sementara pendidikan yang berkualitas menjadi barang mewah yang tak semua rakyat dapat mengaksesnya. Liberalisasi pendidikan hanya akan menciptakan pemenang (the winner) dan pecundang (the Losser) saja. Dua hal yang bertentangan secara diametral.

Berdasarkan realitas yang buruk itulah maka saya konsisten sejak awal untuk terus melawan gelombang liberalisasi pendidikan yang kian hari kian intens masuk menelisik dan merongrong semangat pendidikan murah berkualitas, baik melalui mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan anti privatisasi dan liberalisasi di dunia pendidikan, maupun melalui penolakan terhadap regulasi yang cenderung liberalistik, seperti UU Sisdiknas yang beberapa pasalnya sangat kuat nuansa liberalistiknya, termasuk melahirkan konsep RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Interasional), privatisasi dan liberalisasi sejumlah PTN terkemuka, seperti UI, UGM, IPB, dan ITB melalui perubahan bentuk dari PTN menjadi PT BHMN, serta  perlawanan terhadap RUU hingga  UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010.

Perlawanan panjang melawan gelombang liberalisasi pendidikan kadang selalu mendapat jalan terjal, berliku dan ancaman. Senjata pengetahuan yang kuat dan komitmen gerakan yang berintegritas menjadi pegangan utama melewan gelombang liberalisasi pendidikan. Tidak cukup melawan liberalisasi pendidikan hanya disampaikan dalam tulisan jurnal nasional dan internasional atau didiskusikan dari forum akademik ke akademik lainnya. Perlawanan terhadap liberalisasi pendidikan selalu membutuhkan integritas kuat untuk menolak ragam godaan saweran sana-sini dan siap dicampakkan dalam kesunyian, jauh dari hingar bingar liputan media masa, baik cetak maupun elekronik, terlebih televisi. Itu adalah bagian dari resiko yang harus diterima di tengah gelombang rezim liberalisme yang mengalir deras dalam dunia pendidikan. Dan meskipun gerakan itu punya dampak luas terhadap sosial kemanusiaan, tapi publik belum tentu mengetahuinya. Sebagai contoh, penghapusan RSBI yang menimbulkan kehebohan masyarakat, telah membuka ruang lebar bagi anak-anak golongan tidak mampu untuk dapat bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang bagus tanpa dibebani biaya yang tinggi, tapi publik tidak mengetahui bahwa penghapusan RSBI itu adalah jerih payah dari perlawanan terhadap privatiasi dan lberalisasi pendidikan yang cukup panjang. Semula orang hanya mengeluh soal RSBI yang dinilai mahal dan diskriminatif, tidak ada niatan untuk melawannya melalui jalur hukum. Barulah setelah awal 2011 saya menggalang kekuatan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak seperti LBH Jakarta, ICW, ELSAM, PSKH (Pusat Studi Kebijakan Hukum), dan sejumlah individu yang aktif dalam gerakan pendidikan,  muncul gagasan dan kemudian langkah kongkrit untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan akhirnya MK pun dalam Sidang tanggal 8Januari 2013 membatalkan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). MK juga membatalkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI dan SBI. Dengan dibatalkannya oleh MK, maka ayat (3), pasal 50 UU Sisdiknas itu tidak memiliki kekuataan hukum lagi.   

Melalui pengantar buku ini saya menyambut baik karya Teguh Triwiyanto ini, lantaran dia adalah pengajar di Universitas Negeri Malanga (UM) yang mempunyai semangat progresif untuk mengoreksi gelombang liberalisme pendidikan di tengah pragmatisme kehidupan kampus. Meskipun karya ini tidak spesifik pada analisa gelombang liberalisasi pendidikan yang selama ini menggempur perguruan tinggi—liberalisasi melalui UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang substansinya tidak jauh beda dari UU BHP, tapi paling tidak Teguh Triwiyanto mulai berani keluar dari kesumpekan akademik-birokratisasi kampus dan melihatnya dalam perspektif kritis, suatu sikap yang seharusnya menjadi ciri khas orang kampus.

Globalisasi, meminjam istilahnya James Petras (2008) tidak lebih euphemisme, penghalusan atau justru penyesatan makna, untuk mengatakan strategi “pengkaplingan” kembali dunia antar para kekuatan beesar ekonomi dunia, kini sudah mulai merambah lembaga pendidikan tinggi yang ditandai dengan berlomba-lombanya mereka menjadi World-Class University, tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya di mana perguruan tinggi itu berada. Pengelolaan pendidikan telah terjebak pada paradigma rangking yang dibuat oleh mereka yang tidak bergelut dalam pengelolaan pendidikan tinggi dengan kriteria yang bias kapital dan negara-negara maju.Sementara pendidikan tinggi kita memiliki sejarah sebagai bagian dari perjuangan bangsa, sehingga tugas utamanya semestinya mencerdaskan masyarakat dan bangsa agar dapat terlepas dari penjajahan ideologi, politik, ekonomi, dan budaya. Saat ini kita memang menjadi negara secara politik, tapi ideologi, ekonomi, dan budaya kita terjajah oleh bangsa-bangsa lain. Celakanya, birokrat pendidikan juga tidak punya kesadaran kritis –sangat mungkin mereka tidak pernah membaca sejarah lahirya perguruan tinggi di Indonesia—sehingga mereka cenderung membuat regulasi yang lebih mendukung proses-proses kapitalisasi dan libaralisasi pendidikan tinggi. Persyaratanuntuk menjadi profesor pun bukan pada kemampuan seorang doktor dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, agar masyarakat cerdas dalam bertindak. memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi, serta berdaulat dalam bidang politik, serta berkarakter dalam bidang kebudayaan sehingga tidak muncuk tindakan persekusi, tapi lebih ke menulis di jurnal internasional. Peraturan tersebut tentu dapat melahirkan distorsi akademik ketika begitu banyak calon profesor yang harus menulis di jurnal internasional, sementara jumlah jurnal yang terakreditasi terbatas.

Marilah kita bertanya secara kritis: “Apalah artinya mampu menulis di jurnal internasional, sementara sebagian masyarakatnya tidak mampu baca tulis? Kebutuhan untuk mencerdaskan masyarakat di kampung-kampung, pedalaman, dan pesisir agar mereka bisa lepas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan jauh lebih penting bagi PTN/PTS kita daripada mengejar ranking yang kriteria perangkingannya belum tentu relevan dengan kehidupan riil kita. Kebijakan pendidikan tinggi kita tidak boleh terjebak pada ranking, apalah artinya ranking dibandingkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat? (Darmaningtyas, “Jebakan Pemeringkatan”, Tempo, 7 Juli 2015).

Teguh Triwiyanto yang dalam Bab III membahas silang sengkarut tata kelola pendidikan tinggi memberikan tambahan pada kita ihwal cengkraman liberalisasme pendidikan tinggi. Meskipun bagian ini lebih banyak abstarksi-abstaksi akademis, tapi paling tidak ini bisa membuka perspektif kita pengelolaan perguruan tinggi serta nasib ilmu dan tekhnologi dalam bayang-bayang pengkaplingan negara dunia ketiga.

Selebihnya buku karya Teguh Triwiyanto ini membahas tata kelola pendidikan dengan segala aspek, mulai dari guru, kurikulum, saranan dan prasarana, manajemen berbasis sekolah hingga pada aksesibiltas pendidikan. Poin utama dari pembahasan itu berkaitan dengan aksesibilitas pendidikan bagi semua warga dan penguatan pendidikan karakter yang berarti kualitas. Ketika membaca beberapa bab yang ada saya langsung teringat dengan tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 kemarin, “Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”. Kata kunci pemerataan dan kualitas menjadi poin penting dalam karya Teguh Triwiyanto.

Ketika berbicara pemerataan pendidikan, maka tugas menggunung masih menunggu bagi aktivis pro pendidikan rakyat. Komitmen pemerintah yang ditandai dengan minimnya anggaran dan privatisasi pendidikan menjadi hambatan utama. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD=Organsation for Ecenomic Cooperation and Development) mencatat, Amerika Serikat tergolong salah satu negara yang paling banyak membelanjakan anggarannya untuk sektor pendidikan. Pada 2013, Amerika Serikat membelanjakan 7,3% dari produk domestik brutonya untuk pendidikan. Hal itu juga dialami oleh beberapa negara lain. Sedangkan untuk Indonesia, OECD mencatatat, pada 2013 peringkat Indonesia berada di urutan ke 42 dari 42 negara yang disurvei dalam hal alokasi anggaran persiswa pertahun, begitu juga dengan pendidikan menengah dan atas (Republika, 06/04/2017).

Pelan-pelan anggaran pendidikan itu mulai meningkat. Pada 2014, APBN mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 371 Triliun. Pada 2016, anggaran pendidikan di APBN naik menjadi Rp 419,2 triliun. Setahun kemudian, APBN 2017 mengalokasikan anggaran pendidikan Rp.416,1 triliun. Meskipun anggaran pendidikan meningkat, problem anak yang putus sekolah dan sekolah yang tidak layak masih menghantui dunia pendidikan kita. Hal itu salah satunya karena anggaran pendidikan yang tinggi itu lebih dari dua pertiganya untuk gaji guru dan dosen. Makin banyak guru dan dosen yang tersertfikasi, makin besar anggaran pendidikan yang akan tersedot  untuk gaji guru dan dosen.

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Kemdikbud Tahun 2015/2016, siswa yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP mencapai 946.013 orang. Ditambah dengan jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP tetapi tidak lulus (51.541 orang), maka ada 997.554 anak Indonesia yang hanya berstatus tamatan SD pada 2015/2016. Situasi cukup memprihatinkan karena ada 68.066 anak lainnya yang bahkan tidak melanjutkan studi di SD pada 2015/2016. Kalau hal ini terus terjadi setiap tahun dan tidak dilakukan terobosan, jumlah orang Indonesia yang maksimal hanya memegang ijazah SD terus meningkat. Adapun siswa yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan studi ke SMA/SMK ialah 99.406 orang. Ditambah dengan jumlah siswa SMA/SMK yang gagal melanjutkan studi (118.353 orang), maka total warga Indonesia yang hanya memegang ijazah SMP pada 2015/2016 ialah 217.759 orang.  Padahal, SDGs 2030 menghendaki agar pada tahun 2030 seluruh warga dunia bisa mengenyam pendidikan hingga SMA/ SMK. Ironisnya, dari survei BPS (Badan Pusat Statistik), sekitar 73 persen kasus putus sekolah terjadi akibat faktor ekonomi (Kompas, 8/September/2016).

Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat SMA menempatkan Indonesia menduduki posisi dua tertinggi sedunia, hanya berada di bawah China. Menurut laporan terbaru Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Education at Glance 2015, menyebutkan, persentase masyarakat suatu negara yang menyelesaikan pendidikan menengah, yaitu setara SMA, bervariasi pada berbagai negara. Kegagalan menyelesaikan pendidikan menengah ini dapat menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mencari pekerjaan. Berikut data persentase negara dengan tingkat putus SMA tinggi di dunia: (1) China - 64 persen, (2) Indonesia - 60 persen, (3) Meksiko - 54 persen, (4) Turki - 50 persen, (5) Brasil - 39 persen, (6) Spanyol - 34 persen, (7) Italia - 26 persen, (8) Afrika Selatan - 23 persen, (9) Norwegia - 19 persen, (10) Prancis - 15 persen, (11) Inggris - 14 persen, (12) Australia - 13 persen, (13) Jerman - 13 persen, (14) Amerika Serikat - 10 persen, (15) Irlandia - 10 persen, (16) Kanada - tujuh persen, (17) Korea Selatan - tujuh persen (http://news.okezone.com, 23/Desember/2015).

Melihat fenomena tersebut, maka tak heran ketika Sri mulyani Indrawati mempersoalkan efektifitas anggaran dalam pidato acara Peluncuran Laporan Ketimpangan yang INFID dan Oxfam, kamis (23/2 2017) di Jakarta, “Apakah kita menikmati mutu pendidikan yang lebih baik atau lebih buruk, saya tidak tahu. Apakah tidak menyedihkan ketika sekarang anggaran pendidikan sudah naik menjadi Rp. 400 triliun, tetapi masih ada saja pemberitaan tentang bangunan sekolah tak beratap atau anak-anak bersekolah di kelas yang sama sekali tidak representatif.” (Kompas, 24/02/2017).

Ketika komitmen untuk menghidupkan mendidikan lenyap, maka kualitas pun sulit dijangkau. Cukup tepat apabila Winarno Surakhmad (2009) menegaskan. “Apakah sumbangan pendidikan sejauh ini ? nihil…sekarang ini hampir tidak ada sisa pengaruh yang menunjukkan bahwa bangsa telah pernah besar atau dibesarkan oleh pendidikan di masa lalu.” Itulah salah satu kritik lanjutan dari pedagog besar yang mendapat julukan “Prof. Kandang Ayam.” Pernyataan tersebut masih cukup relevan di tengah anggaran besar untuk dunia pendidikan tetapi kualitas SDM-nya masih jalan ditempat, untuk mengatakan mengalami kemunduran bagi bangsa besar seperti Indonesia dengan usia kemerdekaan yang lama. Peringkat pertama indeks pembagunan manusia (IPM) adalah Singapura (0,912), Brunei (0,856), Malaysia (0,779), dan Thailand (0,726). Indonesia hanya unggul dari Filiphina (0,668), Vietnam (0,666), Laos (0,575), Kamboja (0,555), dan Myanmar (0,436). Ini sepertinya menunjukkan pengaruh dari alokasi 20 persen anggaran sektor pendidikan belum signifikan. Data World Economic Forum (WFE) 2016- 2017 bahkan menunjukkan peringkat sumber daya manusia (SDM) Indonesia merosot tajam. Dari urutan 37 pada tahun 2015 menjadi 41 di 2016. Indonesia kalah peringkat dibanding Malaysia di peringkat 25. Atau juga Korea Selatan (26), China (28), Jepang (8), dan Thailand (34) (Suara Merdeka, 23/02/2017).

Di tengah-tengah persoalan pelik dunia pendidikan, buku Teguh Triwiyanto bisa menjadi tambahan perspektif untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih kritis. Teguh Triwiyanto yang mempunyai kompetensi akademik dalam bidang tata kelola pendidikan mencoba menelanjangi tata kelola pendidikan yang pelan-pelan mulai terjebak dalam cengkraman liberalisme. Saya ucapkan selamat untuk Teguh Triwiyanto. Semoga terus kritis dan tidak lelah memperjuangkan pendidikan murah berkualitas yang bisa diakses semua warga negara Indonesia. Kunci keberhasilan pembangunan bangsa ini adalah adanya ruang bagi kaum miskin dan bodoh untuk dicerdaskan oleh negara, tidak seperti sekarang ini, negara justru terkonsentrasi membiayai yang pintar dan kaya, sedangkan yang miskin dan bodoh justru harus membiayai dirinya sendiri. Kebijakan yang tidak adil ini tidak boleh dilanggengkan karena bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara semestinya mengambil peran besar dalam mencerdaskan anak-anak yang miskin dan bodoh tersebut dengan mendirikan sekolah negeri baru khusus mereka dan atau mensubsidi sekolah-sekolah swasta yang menampung mereka. Kebijakan pendidikan yang liberalistik cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial tersebut.

Ki Darmaningtyas, Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) di Yogyakarta